Kamis , Maret 28 2024
Home / Figuraku / Maraknya Air Minum Kemasan Yang Diduga Mengandung BPA, Membuat Resah Sebagian Masyarakat…….!

Maraknya Air Minum Kemasan Yang Diduga Mengandung BPA, Membuat Resah Sebagian Masyarakat…….!

Bandung, AKUIAKU.Com — BERSAMA para Pakar, Komisi IX DPR RI saat ini sedang mengkaji tentang bahaya Zat BPA (Bisphenol-A), yang terdapat pada kemasan plastik polikarbonat, dalam wadah makanan, wadah air minum (Jug, Tumbler, Galon Air Minum atau Botol Susu Bayi).

Bahwa bahaya BPA yang terdapat dalam Galon atau pun bahaya lain dalam konteks air kemasan, sedang sedang dikaji.

“Semua akan dikoordinasikan menjadi rumusan kebijakan. Termasuk juga berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” ujar Muchamad Nabil Haroen, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, melalui keterangan tertulis yang dikirim kepada Wartawan, di Jakarta, Senin (5/4/2021).

BPA (Bisphenol-A), adalah senyawa yang berfungsi menghasilkan Plastik Polikarbonat. Bertujuan membuat jenis Plastik Kuat, Ringan, dan terlihat Bening. Namun berdasarkan penelitian ditengarai mengandung racun.

Bahaya Bisphenol-A yang terkandung di plastik juga dapat mengakibatkan sindrom ovarium polikistik (PCOS) persalinan prematur.

“Intinya, kami akan menganalisa detail, serta mengadvokasi kebijakan untuk kebaikan warga. Kami tidak ingin ada bahaya dalam sirkulasi air. Sekaligus penting menjaga kesehatan warga lewat apa yang kita konsumsi bersama,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini.

Maraknya air minum kemasan yang diduga mengandung BPA membuat resah sebagian masyarakat. BPA adalah zat tambahan kimia untuk pembuatan kemasan plastik berbahan PVC (Kode.3) dan PC (Kode.7).

“Kami akan mendorong BPOM bertindak cepat dan tepat. Tentu sesuai prosedur hukum, serta koordinasi dengan pihak terkait. Kami juga akan mendengar dari pihak Produsen, untuk mengevaluasi kelayakan dan sistem produksi,” kata Nabil Haroen.

BPA memiliki senyawa racun yang diduga berpengaruh terhadap kesehatan manusia jika digunakan secara terus menerus. Memang ada toleransi bagi Usia Dewasa. Tapi bagi Bayi, Balita dan Janin tentu tak ada toleransi. Mereka lah kelompok usia rentan yang harus dilindungi.

Sejak Senin 15 Maret 2021 lalu, BPOM melalui Direktur Registrasi Pangan Olahan, Anisyah S.Si, Apt. MP, mengeluarkan pengumuman dengan nomor : HM 01.52.521.03.21.91 tentang Pencantuman Jenis Kemasan Plastik pada E- Registration.

Hal ini menyangkut diperlukannya pendataan terkait jenis kemasan plastik pada saat registrasi pangan olahan agar pendaftar dapat memastikan input jenis kemasan plastik.

“Ke depan diharapkan BPOM memberi label pada kemasan plastik yang mengandung BPA agar tidak dikonsumsi oleh Bayi, Balita dan Janin Pada Ibu Hamil,” ujar Nabil Haroen.

Sebab, ada Bayi dan Balita Indonesia pada saat ini yang kesehatanya terancam. Terlebih mereka tidak mengetahui bahwa air dalam kemasan botol plastik yang biasa mereka minum, atau air galon ternyata merupakan bom waktu yang bisa merusak organ tubuh.

Berdasarkan penelitian, dan sejumlah sumber yang dihimpun bahwa Bisphenol-A yang terkandung dalam plastik kemasan berbahaya Bagi Bayi. Sebab dapat memengaruhi berat badan lahir, perkembangan hormonal, perilaku dan resiko kanker di kemudian hari.

“Labelisasi Bisa Diakali dan Dibeli”

Pemerhati permasalahan sosial kemasyarakatan, Doktor Sosiologi UI, Imron Rosadi, dalam penjelasannya mengatakan, pola hidup sehat masyarakat belum sepenuhnya membudaya. Termasuk lemahnya pengawasan dari berbagai lembaga resmi Pemerintah.

“Ini sebenarnya langkah terlambat. Usaha berliku dan penuh tipu-tipu. Karena labelisasi bisa diakali dan dibeli. Bisa dimodifikasi dengan teknologi canggih,” kritik Imron Rosadi,

Imron menyarankan, buat “Awardness Campaign” di tingkat Lokal.

“Bentuk Kader-kader seperti Model Jumantik yang disupervisi dengan pendampingan dan dukungan “Capacity Building” dari Pemerintah,” ujarnya.

Di saat yang sama Imron juga mengatakan, DPR RI harus tampil sebagai lembaga pengawas kinerja BPOM. Melalui kader dan simpatisan di level bawah melakukan pengawasan ketat berbasis Komunitas.

“Segera ajukan hak bertanya atau hak penyelidikan sebelum terlanjur merugikan masyarakat. Apalagi soal kesehatan masyarakat dan isu akuntabilitas pelayanan publik di tengah pandemi Covid-19 ini bisa jadi Isu Sensitif,” tandasnya.(Eddie Karsito).

About Aku

Check Also

Sosok Figur Deden R. Rumaji, Bisa Jadi Solusi Yang Dibutuhkan Kota Bandung

BANDUNG, AKUIAKU.COM — SEJUMLAH persoalan seperti tidak ada hentinya dan terus melanda Kota Bandung saat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *